WAROPEN PAPUA – Kabupaten Waropen di Provinsi Papua terdiri dari 11 Kecamatan (distrik) yang menaungi 100 kampung, dinyatakan sebagai salah satu kabupaten endemis Filariasis dengan parasit Wucheria bancrofti berdasarkan temuan microfilaria rate (mf rate) sebesar 1,98 % di kampung Sarafambi, Kecamatan Waropen Bawah pada Tahun 2006.

Filariasis telah menginfeksi lebih dari 120 juta orang di dunia; 43 juta diantaranya mengalami kecacatan atau kronis. Indonesia menargetkan menyelesaikan eliminasi Filariasis pada tahun 2027, lebih awal dibandingkan komitmen global 2030. Program Global Eliminasi Filariasis Limfatik (LF) merekomendasikan pemberian obat massal pencegahan (POPM) setahun sekali sampai minimal lima tahun berturut – turut kepada penduduk sasaran di daerah endemis Filariasis sampai penularan terhenti. Evaluasi untuk menilai berhentinya penularan LF dilakukan melalui Survei Penilaian Penularan (TAS) untuk daerah endemis filariasis yang telah menyelesaikan setidaknya lima putaran POPM dengan cakupan pengobatan minimal 65% dari total penduduk dan mf rate <1% di desa sentinel atau desa spot-check.

Dengan jumlah penduduk 169.138 jiwa, Kabupaten Waropen melaksanakan Pengobatan Pencegahan Massal (POPM) Filariasis mulai dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2021. Pada tahun pertama POPM, cakupan pengobatan Kabupaten Waropen kurang dari 65% namun setelah itu meningkat dengan cakupan minum obat yang cukup baik di tahun-tahun berikutnya yaitu di atas 65%.

Tim survey penilaian penularan Transmission Assessment Survey (TAS) 1 Filariasis terdiri dari staff Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP), Staf Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen, Staf Puskesmas dan Guru pada tiap sekolah melakukan survey pada beberapa sekolah di Kabupaten Waropen selama 14 hari mulai dari tanggal 4–15 September 2023. Lokasi survei terdiri dari 35 Sekolah Dasar (SD) utama dan 10 SD cadangan.

Hasil survey TAS 1 yaitu dari 40 SD yang terdiri dari 895 siswa-siswi kelas 1 dan 2 yang diperiksa, terdapat 892 sampel negatif sehingga Kabupaten Waropen di nyatakan “LULUS” TAS-1 Tahun 2023.  Pendanaan survey ini bersumber dari WHO (Perwakilan Indonesia: RTI – Act to East) Tahun 2023.

JAYAPURA PAPUA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bagi tenaga kesehatan untuk membantu tenaga kesehatan yang akan naik jenjang jabatan dan pindah kategori, sehingga akan dapat terukur kualitas tenaga kesehatan tersebut dalam melakukan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lingkup pekerjaan jabatan fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoretis di bidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansi menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu.

Dr. Robby Kayame, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua membuka pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bagi Tenaga Kesehatan yang terdiri dari 11 jabatan fungsional yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 September 2023 di Ballroom Hotel Horison Kotaraja Jayapura.

Sesuai laporan dari Ketua Panitia, Tittis Narulita Kusuma,S.Kom, bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan Ujian Kompetensi adalah uji protofolio dan uji life-skill. Peserta berasal dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.

Penguji merupakan tim yang telah memiliki sertifikat Training of Trainer (TOT) Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional, yang berasal dari RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RS Jiwa Daerah Abepura, dan beberapa Puskesmas di wilayah Jayapura.

Hasil yang diharapkan dengan adanya pelaksanaan uji kompetensi ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan yang telah melaksanakan uji kompetensi dan dinyatakan lulus berhak mengajukan kenaikan pangkat sekaligus kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan pada periode April dan Oktober tahun berjalan.

Dinkes Papua – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, Robby Kayame mengatakan, dari data yang dihimpun terungkap penularan kasus HIV-AIDS di Tanah Papua terbanyak akibat berganti pasangan (heteroseksual).

“Berdasarkan data Dinas Kesehatan Papua yang masih membawahi tiga daerah otonomi baru (DOB) hingga Maret2023 tercatat sebanyak 51.408 orang yang terkena HIV-AIDS,” katanya kepada ANTARA di Jayapura, Rabu, 13 September.

“Dari jumlah 51.408 tersebut tercatat sebanyak 49.965 kasus yang penularannya berasal dari berganti ganti pasangan,” tambahnya.

Dijelaskan, data kasus HIV-AIDS hingga kini belum dibagi menjadi empat provinsi (DOB) baru sehingga datanya masih mencakup 29 kabupaten dan kota. Tiga provinsi pemekaran dari Provinsi Papua yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

Sementara itu dari data Dinkes Papua juga terungkap penularan terbanyak kedua berasal dari ibu ke anak yang mencapai 860 kasus, homoseksual tercatat 237 kasus, biseksual 61 kasus, 46 kasus penularannya melalui tranfusi darah, 23 kasus penularan melalui injection drug use (IDU) dan yang tidak diketahui 216 kasus.

Ia menjelaskan kasus HIV-AIDS tertinggi tercatat di Kabupaten Nabire tercatat 9.412 kasus, menyusul Kota Jayapura 7.953 kasus, Mimika 7.130 kasus, Jayawijaya tercatat 6.883 kasus, Kabupaten Jayapura 4.533 kasus, Biak 2.904 kasus, Merauke 2.729 kasus, Paniai 2.111 kasus, Kepulauan Yapen 1.661 kasus dan Tolikara 1.177 kasus.

Lalu, di Kabupaten Lanny Jaya 839 kasus, Pegunungan Bintang tercatat 825 kasus, Puncak Jaya 668 kasus, Dogiyai 484 kasus, Keerom 425 kasus, Asmat 327 kasus, Mappi 249 kasus, Boven Digul 214 kasus, Waropen 200 kasus, Supiori 192 kasus, Deiyai 114 kasus, Sarmi 99 kasus, Mamberamo Tengah 84 kasus, Yalimo 76 kasus, Puncak 66 kasus, Yahukimo 22 kasus, Mamberamo Raya 16 kasus, Intan Jaya 14 kasus dan Kabupaten Nduga satu kasus.

Dengan maraknya kasus HIV-AIDS itu diharapkan masyarakat tidak lagi berganti pasangan dan bagi yang sudah dinyatakan positif hendaknya terus mengkonsumsi obat ARV yang diperoleh secara gratis .

“Setia terhadap pasangan agar terhindar dari HIV-AIDS, namun bagi yang sudah positif diharap rutin mengkonsumsi obat antiretroviral (ARV), ” demikian Robby Kayame.

Artikel ini telah terpublikasikan terlebih dahalu di  : https://voi.id/berita/310205/dinkes-papua-catat-nabire-jadi-kota-tertinggi-kasus-hiv-aids-mayoritas-penularan-karena-berganti-pasangan

Dinkes Papua – Pelaksanaan harian (Plh) Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur mendorong penguatan kapasitas Reformasi Birokrasi (RB) secara berkelanjutan, sekaligus sebagai persiapan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023 yang akan dilakukan oleh KEMENPANRB RI pada Oktober 2023.

Oleh sebab itu, dilakukannya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi OPD dilingkungan pemerintah provinsi Papua dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Papua, berlangsung, Selasa (13/9/2023) di Kota Jayapura.

“Ini menjadi bagian dari bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan secara utuh, jadi tata kelola pemerintahan itu penting untuk diketahui dan setiap waktu kita evaluasi disesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional, termasuk regulasi-regulasi yang berubah,” kata Derek Hagemur.

Selain itu, kata Sekda bahwa pembinaan tersebut guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sehingga terbangunnya birokrasi yang efektif, efesien, akuntabel dan tentu birokrasi yang melayani.

“Itu lah kemudian menjadi pedoman yang kita pegang dan karena itu setiap aparat pemerintah harus diberikan pemahaman, pembinaan bila perlu ada pelatihannya, supaya kita semua memahami tugas yang baik bagaimana melayani masyarakat sebaik-baiknya,” harapnya.

Sementara Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Andi Rahadian mengungkapkan pendampingan perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi. Pasalnya, beberapa wilayah di bagian timur Indonesia, termasuk Papua masih memiliki ketertinggalan capaian reformasi birokrasi.

“Kami berharap supaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua ini bisa mengejar ketertinggalan, sehingga semakin baik dan tentunya tahun 2023 ini mulai memberikan peluang dengan meluncurkan program Reformasi Birokrasi Tematik untuk percepatan, menaikan indeks reformasi birokrasi. Apalagi setiap tahun dilakukan evaluasi dan penilaian dengan menyusun laporan evaluasi yang diserahkan kepada pimpinan daerah, apa yang menjadi catatan untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Ditambahkan, Ketua Panitia Ester Burako mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk harmonisasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik metode dan mekanisme laporan serta evaluasi reformasi birokrasi tematik tahun 2023.

“Selain itu untuk mencermati dan mendalami perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di provinsi dan kabupaten/kota se-provinsi Papua tahun 2023. Serta untuk mempersiapkan OPD dilingkungan provinsi Papua dan kabupaten/kota se-provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 oleh pemerintah melalui KEMENPANRB RI,” tuturnya.

“Ada empat fokus RB Tematik yang ditetapkan saat ini yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas presiden seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi,” tandasnya.

Artikel ini telah terpublikasi pada : https://www.rri.co.id/jayapura/daerah/355962/pemerintah-dorong-penguatan-kapasitas-dan-evaluasi-reformasi-birokrasi-tematik-2023

MAPPI PAPUA SELATAN – Kepala Unit Pelayanan Teknis Aids, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) dan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagai Narasumber dan Fasilitator dalam kegiatan Validasi Data Program TBC se-Kabupaten Mappi Tahun 2023.

Tuberkulosis (TBC) menjadi pembunuh yang paling mematikan di dunia, berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) dalam Global TBC Report Tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat kedua dunia sebagai penyumbang penderita TBC terbanyak yaitu estimasi insiden sebesar 969.000 kasus atau 354 per 100.000 penduduk dan mortalitas 144.000 atau 52 per 100.000 penduduk.

Pencapaian Provinsi Papua pada Program TBC Tahun 2023 masih dibawah target nasional yaitu pada tahun 2022 cakupan penemuan kasus TBC atau Treatment Coverage (TC) sebesar 75% dari target 90% dan Tahun 2021 cakupan keberhasilan pengobatan atau Treatment Success Rate (SR) sebesar 75% dengan target 90%. Capaian Pelayanan TBC di Tahun 2023 adalah sebesar 34% untuk TC dan jumlah kasus TBC yang belum di evaluasi pada Tahun 2022 ada sebanyak 5.487 kasus.

Untuk Kabupaten Mappi, capaian program TBC di Tahun 2023 masih dibawah target nasional. Cakupan TC di Kab. Mappi tahun 2023 sebesar 56% dan cakupan RS di Tahun 2022 sebesar 26%, sedangkan jumlah kasus TB yang belum di evaluasi pada Tahun 2022 sebanyak 1.024 kasus.

Rendahnya capaian target program TBC di kabupaten Mappi menjadi salah satu dasar pentingnya dilaksanakan pertemuan Validasi Data yang menghadirkan Penanggung Jawab Program TBC di fasilitas kesehatan se-Kabupaten Mappi sehingga dapat mencegah keterlambatan data TB terlapor (Underreporting).

Pelaksanaan Validasi Data TBC se-Kabupaten Mappi diharapkan dapat membawa maanfaat bagi petugas layanan TBC dalam penanganan kasus, penginputan dan pelaporan pasien dan suspek TBC, juga upayan menarik perhatian lintas sektoral agar lebih aktif untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait agar penderita TBC di Kabupaten Mappi menjadi semakin berkurang. Sumber pembiayaan kegiatan Validasi Data TBC se-Kabupaten Mappi ini berasal dari Global Fund ATM Komponen TBC Tahun Anggaran 2023.

JAYAPURA PAPUA – Dalam merangka penguatan dan percepatan pelaksanaan akreditasi Puskesmas Tahun 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkhusus Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) pada Seksi Kesehatan Primer menyelenggarakan kegiatan pertemuan Koordinasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Hotel  Horison Kotaraja Kota Jayapura dimulai tanggal 5 sampai dengan 8 September 2023.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan penanggung jawab program dalam hal akreditasi puskesmas di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Peserta kegiatan pertemuan koordinasi akreditasi Puskesmas ini adalah pendamping akreditasi puskesmas yang berasal dari kabupaten/kota terutama yang FKTPnya akan diakreditasi pada Tahun 2023 dan 2024. Peserta keseluruhan berjumlah 23 orang dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua secara luring dan menghadirkan 3 orang narasumber dari tim fasilitator bersertifikat Training Of Trainer (TOT) akreditasi Puskesmas serta telah mengikuti workshop instrument akreditasi terbaru juga surveyor akreditasi Puskesmas Provinsi Papua yang sudah mengikuti workshop instrument akreditasi terbaru.

Diharapkan dengan adanya pertemuan ini dapat meningkatkan mutu pelyanan di Puskesmas yang akan berimbas dengan meningkatnya kepuasan masyarakat dan derajat kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

JAYAPURA PAPUA – Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia serta sejahtera tentunya didukung tidak hanya dengan keberadaan alkes dan farmasi yang memadai, tetapi juga SDM yang mumpuni sehingga, melalui Informasi Kesehatan yang merupakan jiwa pembangunan kesehatan, didukung oleh beberapa sub sistem, salah satu diantaranya sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Berdasarkan hal tersebut, maka perencanaan kebutuhan SDMK sebagai tahap awal dalam proses manajemen SDMK memegang peran penting dalam tata kelola SDM Kesehatan secara komprehensif, Hal tersebut sangat perlu didukung dengan data dan informasi SDM Kesehatan yang lengkap, valid dan tepat waktu. Untuk meningkatkan kualitas data dan informasi serta integrasi Informasi tersebut dikembangkan Sistem Informasi SDM Kesehatan dalam persiapan penyusunan, proses penyusunan, serta pemanfaatan SDM dengan baik pada Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Tenaga Kesehatan.

Kegiatan Workshop Perencanaan Kebutuhan SDMK dilaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan yang kegiatannya diawali dengan paparan dari para narasumber yang dilanjutkan dengan diskusi, dan diakhiri dengan kesimpulan serta pernyataan komitmen bersama. Narasumber pada kegiatan ini adalah Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Badan Kepegawaian Daerah/ Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKD/BKPSDM) Provinsi Papua, dan Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 September 2023 di Jayapura ini mengundang perwakilan Dinas Kesehatan dari 29 Kabupaten dan Kota, RSUD, serta RS Swasta juga RS TNI/Polri.

Hasil yang diharapkan pada kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen deskripsi PPSDM Kesehatan Provinsi (Daerah) yang menggambarkan situasi dan kondisi Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK terkini di jajaran kesehatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang berfungsi sebagai media komunikasi pentingnya perencanaan kebutuhan SDMK (kebijakan, SOP, dan lainnya), serta sebagai media dalam rangka mendapatkan komitmen dan dukungan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDMK di setiap tingkatan administrasi pemerintahan.

Dinkes Papua mendorong puskesmas untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) kepada warga. Hal tersebut berdasarkan kondisi saat ini pada beberada daerah di Papua tengah mengalami dampak kekeringan.

Menurut Arinius Weya selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Kabitd P2P) Dinkes Papua, perlu ditingkatkan kapasitas petugas puskesmas. Hal tersebut berfungsi agar sosialisasi yang nantinya diberikan dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat.

“Dalam penanggulangan ISPA kami akan mengadakan lokakarya peningkatan kapasitas kepada petugas puskesma dan melakukan update data” ujar Arinius.

Menurutnya, pasca terbentuk Daerah Otonimu Baru (DOB) terdapat banyak data yang untuk saaat masih belum diperbarui. Karenanya, selain lokakarya, pihaknya akan melihat kembali beberapa program penanggulangan ISPA yang perlu untuk dievaluasi.

“Berdasarkan data kami perkembangan ISPA pada 2022 dilaporkan terjadi pada lima kabupaten/kota yakni Kabupaten Jayapura terdapat 1.511 kasus, Biak ada 374 kasus disususl Sarmi 198 kasus, Kota Jayapura 121 kasus, dan Keerom 7 kasus” ujar Arinius.

Arinius menyebutkan hingga Juni 2023 kasus ISPA yang terjadi pada balita terdapat 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Japura sebanyak 124 kasus, Kabupaten Biak sebanyak 220 kasus, dan Kota Jayapura sebanyak 242 kasus yang telah dilaporan. Karena itu ia berhadap agar puskesmas dapat mensosialisasikan bahaya ISPA.

“Untuk itu kami berharap agar puskesmas yang bersentuhkan langsung dengan masyarakat ini bisa mensosialisasikan bahayanya ISPA, dimana dnegan menjaga pola makan serta kebiasaan hidup sehingga dapat mencegah terjadinya ISPA” ujarnya

Karena itu, pihaknya telah mengimbau kepada seluruh masyarakat. Khususnya bagi yang memiliki balita agar memberikan ASI eksklusif selama enam bulan, selanjutnya menjaga kecukupan gizi, dan harus rajin minum air putih.*

Artikel ini telah terpublikasi pada : https://radarjabar.disway.id/read/655479/dinkes-papua-minta-puskesmas-lakukan-sosialisasi-bahaya-ispa-ke-masyarakat

BIAK NUMFOR – Pertemuan Validasi Data dan Penguatan Program Tuberkulosis di Kabupaten Biak Numfor yang dihadiri oleh Penanggung Jawab Program TBC di Fasilitas kesehatan Se-Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori beberapa waktu lalu.

Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan global hingga sekarang. Sebagai penyakit menular, TBC menjadi pembunuh yang paling mematikan di dunia. Menurut laporan WHO dalam Global TB Report tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat kedua dunia sebagai penyumbang penderita TB terbanyak setelah India, dengan estimasi insiden sebesar 969.000 kasus atau 354 per 100.000 penduduk dan mortalitas 144.000 atau 52 per 100.000 penduduk.

Komitmen Global dan Nasional dalam mengakhiri Tuberkulosis dituangkan dalam End TBC Strategy pada tahun 2030 hanya dapat dicapai dengan mengkombinasikan upaya pengobatan TBC aktif secara efektif dan upaya pencegahan TBC dengan pemberian Terapi pencegahan TBC (TPT) pada kasus Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTB). Indonesia turut menyatakan komitmennya untuk memberikan TPT pada 1,5 juta orang hingga tahun 2022.

Capaian program TBC di Provinsi Papua tahun 2023 masih dibawah target nasional. Berdasarkan data per 30 Juni 2023, cakupan penemuan kasus TB (Treatment Coverage) tahun 2022 sebesar 75% (target 90%) dan cakupan keberhasilan pengobatan (treatment success rate) tahun 2021 sebesar 75% (target 90%). Sedangkan capaian tahun 2023, untuk treatment coverage sebesar 34% (target 90%) dan jumlah kasus TB yang belum dievaluasi tahun 2022 sebanyak 5.487 kasus.

Capaian program TBC di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori di tahun 2023 masih dibawah target nasional. Cakupan penemuan kasus TB (Treatment Coverage) di Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 sebesar 34% dan Kabupaten Supiori 21% (target 90%) dan cakupan keberhasilan pengobatan (treatment success rate) tahun 2022 di Kabupaten Biak Numfor 64% dan Kabupaten Supiori 2% (target 90%) serta jumlah kasus TB yang belum dievaluasi tahun 2022 di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 161 kasus sedangkan di Kabupaten Supiori 41 kasus.

Upaya dalam mengoptimalkan pelaporan kasus TBC yaitu dengan dilaksanakannya Pertemuan Validasi data dan penguatan program Tuberkulosis pada Program TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

Pertemuan Validasi data dan penguatan program Tuberkulosis ini diharapkan dapat meningkatkan Kapasitas SDM program TB faskes dalam penginputan data secara online dan realtime di Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), Memastikan bahwa kasus TB yang sudah ditemukan terlapor melalui SITB tersebut dan telah tervalidasi, Terevaluasinya Pelaksanaan kegiatan Program Pengendalian TB tahun 2022 , Kegiatan Investigasi Kontak (IK) sebagai kegiatan rutin petugas TB Puskesmas, Memperluas cakupan Terapi Pencegahan Teuberkulosis (TPT) dengan sasaran Orang Dengan HIV (ODHIV) dan kontak serumah terkonfirmasi bakteriologis dan kelompok risiko lainnya,pelaksanaan kegiatan ini sumber pendanaannya adalah GF-ATM Komponen TB Provinsi Papua Tahun 2023.

Dinkes Papua – Peyelengaraan Pelayanan Telemedicine Oleh Dinkes Provinsi Papua dari tanggal 4-6 di Kabupaten Kepulauan Yapen yang di hadiri 9 Kabupaten se Papua bertempat di hotel Mauren serui,Yang dimana dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang di Wakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr.Yokelyn L Suebu.M.kes dan di hadiri Asisten 3 Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Ir.Wahyudi dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Tujuan Kegiantan Telemedicine ini adalah salah satu upaya pendekatan akses dan mutu layanan dengan penerapan sistem telemedicine, di harapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan diagnosa medis serta konsultasi yang cepat dan berkualitas utamanya di daerah-daerah masih tinggi angka kematian ibu dan anak dan daerah-daerah tinggi angka stunting.

Dengan kemajuan teknologi informasi ini Kementrian Kesehatan membangun telemedicine di indonesia ini di harapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan spcialitis hingga di Fasilitas Kesehatan Pertama baik di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit sebagai pengampuh.

dr.Yokelyn L Suebu.M.kes kepala bidang Pelayanan Kesehatan berharap bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah terselanggaranya pelayanan telemedicine di daerah DTPK Papua atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki dokter specialis.

Asisten 3 Setda Kabupaten Kepulauan Yapen yang hadir menyampaikan sambutan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen ,menyampaikan bahwa kegiatan Telemedicine yang di laksanakan kurang lebih tiga hari ini akan memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyrakat hingga ke kampung bisa mendapat pelayanan dokter specialis tutupnya.

Penulis : Y.Yowei

Artikel ini telah di publikasi pada website Dinkes Kepuluan Yapen : https://www.dinkesyapen.id/penyelenggaraan-pelayanan-telemedicine-oleh-dinkes-provinsi-papua/