DPR Papua Mulai Bedah APBD 2026: Defisit Ditutup SiLPA, Fokus pada Efisiensi dan Layanan Publik
JAYAPURA, Pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2026 resmi dimulai dalam Rapat Paripurna DPR Papua, Rabu, 10 Desember 2025.
Sidang dipimpin Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, didampingi unsur pimpinan dewan, dan dihadiri Gubernur Papua Matius D. Fakhiri serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Dalam Kata Pembukanya ,Ketua DPRP Denny Bonai menegaskan bahwa penyusunan APBD merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Ia meminta seluruh alat kelengkapan dewan bekerja optimal mengingat waktu pembahasan yang singkat.
“Setiap fraksi dan komisi perlu mencermati Raperdasi ini secara mendalam untuk memastikan APBD 2026 mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua kemudian memaparkan gambaran umum struktur APBD 2026. Total pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2,03 triliun, sedangkan kebutuhan belanja mencapai Rp2,27 triliun. Rinciannya:
Pendapatan Daerah – Rp2,03 Triliun
- PAD: Rp563,4 miliar
- Transfer pusat: Rp1,46 triliun
- Lain-lain pendapatan yang sah: Rp2,1 miliar
Belanja Daerah – Rp2,27 Triliun
- Belanja operasi: Rp2,04 triliun
- Belanja modal: Rp81,4 miliar
- Belanja tidak terduga: Rp10 miliar
- Belanja transfer: Rp138,6 miliar
Pembiayaan Daerah
- Penerimaan pembiayaan (SiLPA 2025): Rp249,1 miliar
- Pengeluaran pembiayaan: Rp10 miliar
- Pembiayaan netto: Rp239,1 miliar
Dengan komposisi tersebut, APBD 2026 mengalami defisit Rp239,1 miliar, yang sepenuhnya ditutupi dari SiLPA tahun anggaran 2025.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakhiri menekankan bahwa APBD 2026 memiliki posisi strategis sebagai anggaran pertama dalam pelaksanaan visi Papua Cerah di masa pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.
Ia juga mengapresiasi dukungan DPR Papua atas pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan pembangunan.
Penyusunan anggaran tahun depan, kata Fakhiri, mengacu pada RKPD 2026 dengan tema “Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah.”
Menurut Fakhiri, penurunan pendapatan transfer dari pusat menjadi tantangan utama, sehingga belanja harus diarahkan lebih efektif dan efisien.
Prioritas 2026: Belanja Wajib, Pelayanan Dasar, dan Program Strategis
Fokus belanja daerah diarahkan pada:
- pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat,
- pengurangan belanja nonprioritas,
- peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,
- penyertaan modal BUMD sebesar Rp10 miliar.
Fakhiri berharap pembahasan Raperdasi APBD dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan bersama tepat waktu.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menuntun langkah kita dalam membangun Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sumber : (Redaksi Jayapura Post)
