EVALUASI DAN PENGUATAN PROGRAM PENURUNAN AKI DAN AKB TINGKAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2025
Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dari hasil SUPAS 2015 menyebutkan AKI 305/100.000 kelahiran hidup (KH), dan target RPJMN 2024 sebesar 183/100,000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Neonatal (AKN) masih tinggi di Indonesia. Hasil SDKI 2017 menyebutkan AKN adalah 15/1.000 KH dengan target 2024 adalah 10 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) 24/1.000 KH dengan target 2024 adalah 16/1000 KH. Sedangkan target 2030 secara global untuk AKI adalah 70/1000 KH, AKB mencapai 12/1.000 KH dan AKN 7/1.000 KH.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar * primary health care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, yang dicapai melalui 5 (5) strategi yaitu 1, Peningkatan kesehatan ibu,anak,KB dan Kesehatan produksi 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat .3) Peningkatan pengendalian penyakit.4) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Hidup sehat( Germas) dan 5) Penguatan sistim kesehatan dan pengwasan obat dan makanan.
Rencana strategi Strategi Kementerian kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu: 1) Presentase bumil kek ( target 10% tahun 2024) 2) Presetase Kab/Kota yang melaksanakan surveilan gizi ( target 100% tahun 2024) 3) Presentase Puskesmas mampu tatatlaksana gizi buruk pada balita ( target 60% tahun 2024) 4) Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Esklusif ( target 60 % tahun 2024 untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui surveilan gizi, begitupun dengan kesehatan ibu dan anak,. Strategi pencapaian penurunan AKI dan AKB adalah melalui peningkatan akses pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam mendukung pencapaaian Indikator Kunjungan ke enam ( K6) yang bagi ibu hamil dengan berkunjung ke dokter.
Berlakunya desentralisasi dalam sistem pemerintahan nasional membawa dampak terhadap berbagai tatanan dan proses dalam penyelenggaraan program-program pembangunan nasional, dari skala nasional hingga ke lini regional dan lokal di daerah. Oleh karena itu dituntut peningkatan kemampuan para pelaksana pemerintahan di daerah termasuk para pelaksana Program Kesehatan di Daerah.
Kegiatan Evaluasi Dan Penguatan Program Penurunan AKI DAN AKB Provinsi Papua dibuka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang diwakilkan oleh dr. Berry Kepala Balai ATM Dinas Kesehatan dan diikuti oleh Peserta dari 9 Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta sebanyak sebanyak 18 Orang, dari masing masing kabupaten sebanyak 2 orang terdiri dari PJ Kesehatan keluarga/KIA dan PJ GIzi dan tingkat Provinsi terdiri dari lintas program, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, organisasi profesi, dan Staf Kesga dan Gizi. sedangkan Narasumber dalam kegiatan ini dari Dityankesga Kemkes RI, DInas Kesehatan Provinsi ( Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesmas , Kepala Seksi Kesga Gizi dan Pj Program) , Organisasi Profesi (POGI Papua, IDAI Papua , IBI Papua ) , Unicef Papua.
Menurut Plt. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Papua Samuel J.K Kaiwai, S.Sos, Kebijakan pelaksanaan program Kesehatan di daerah secara Nasional mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategi Kementerian Kesehatan RI yang dijabarkan dalam menu program setiap program-program strategis yang dalam penerapan dan pelaksanaannya di daerah mengacu pada Rencana Strategis Daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Capasity Building” perlu ditingkatkan baik melalui pertemuan Evaluasi dan Penguatan Program. Diharapkan melalui pertemuan Evaluasi dan penguatan Program Penurunan AKI dan AKB bagi pengelola Program sehingga mengetahui capaian kinerjanya dan hambatan yang ada di daerah. (Intan)
