KOLABORASI PEMBANGUNAN KESEHATAN DINKES PAPUA MENYAMPAIKAN GAMBARAN SITUASI KESEHATAN DI BIRO PERENCANAAN ANGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI DI JAKARTA
Jayapura ; Guna meningkatkan capaian pembangunan kesehatan di Papua maka perlu ada kolaborasi, singkronisai angaran, capaian pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga bisa mencapai kinerja pembangunan kesehatan yang optimal.
Dari data-data kesehatan yang ada kalau kita lihat semua indikator pembangunan kesehatan di Provinsi Papua belum mencapai target misalnya angka imunisasi dasar lengkap di provinsi papua masih 60 % rendah dari target nasional diatas 80,3 %, angka pasien HIV/AIDS sebanyak 22.267 orang sangat tinggi namun yang minum obat hanya 20 %, pervalensi penemuan kasus baru TBC dan minum obat hanya 61 % di papua secara nasional 90 %, capaian pemeriksaan kesehatan gratis 28342 orang yang melakukan cek kesehatanya di puskesmas dari target 200 ribu orang ditahun ini, angka malaria yang tinggi atau daerah endemis tinggi di provinsi papua, angka penyakit kusta 24 per 10.000 penduduk, penyakit frambusia yang masih ditemukan di kabupaten/kota, penyakit hepatitis B yang tinggi dikabupaten, pneumonia yang masih tinggi, demam berdarah yang masih tinggi, rumah sakit yang telah diakreditasi namun belum memiliki pelayanan yang optimal, capaian puskesmas yang belum optimal dalam memberikan pelayanan, belum tersedianya 9 jenis tenaga di puskesmas di Provinsi Papua secara merata terutama daerah pingiran, cakupan jamban keluarga atau keluarga dengan sanitasi baik hanya 49,36 %, cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan 62,1%,cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 66 % ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan lengkap ( K4 ) 53 %.
Menurut Kasubag Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Provinsi Papua Paskalis Howay SKM MM, Capaian tersebut jika di sandingkan dengan data angaran kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua setiap tahun yang mengalami penurunan dari data di tahun 2020 angaran APBD Dinas Kesehatan Papua sebesar Rp. 247.337.190.843,2021 Rp.193.844.141.008, Tahun 2022 Rp.102.843.929.179 Tahun 2023 Rp. 107.289.932.304,Tahun 2024 Rp. 266.991.894.815,alokasi ini di tahun 2020 belanja APBD Dinkes 80 % dari angaran Otonomi khusus hingga tahun 2021 Angaran dau 20 % untuk kesehatan, ditahun 2022 bergeser dimana alokasi angaran Otsus 60 % untuk dinas kesehatan papua alokasi otsus kurang lebih 13 miliar, angaran dau 5 miliar ditambah dengan angaran bantuan operasional kesehatan ( BOK ) kurang lebih 4,2 miliar ditahun 2023 angaran otonomi khusus 15 miliar angaran dana alokasi khusus kurang lebih 5 miliar ditambah dengan angaran bantuan operasional kesehatan,ditahun 2024 angaran otsus kurang lebih 15 miliar,anggaran bantuan operasional kesehatan 2,8 miliar ditahun 2025 angaran otsus 14 miliar lebih, angaran dau 21 miliar,angaran bantuan operasional kesehatan 4,8 miliar, ditahun 2020 hingga 2023 lalu dinas kesehatan provinsi papua masih menerima angaran dekonsentrasi ( Dekon ) dengan alokasi dari Rp. 66.476.184.000
Menjadi Rp.11.303.403.000 karena kovid19,tahun 2021 23.127.958.000, tahun 2022 27.486.943.000, tahun 2023 Rp.21.689.084.000,tahun 2024 Rp. 8.814.161.000, ditahun 2025 ini anggaran dekonsentrasi melalui kebijakan kementerian kesehatan sudah tidak mendapatkan alokasi sehingga mempengaruhi capaian program. Kondisi ketersediaan angaran diatas dengan capaian program jika dikolerasikan belum significant dalam mendukung capaian program jika digali tentunya ada faktor yang menyebabkan belum berhasilnya suatu program kesehatan yaitu luas wilayah atau tantangan geografis, aturan atau regulasi yang belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan,serta regulasi yang digunakan untuk mengatur anggaran ini,regulasi untuk mentaur kebijakanya, masalah ketersediaan SDM Kesehatan yang belum merata terutama tenaga kesehatan ada juga namun beban ganda dengan tugas lainya sehinga mempengaruhi beban tugasnya,terbatasanya juga menu angaran sehingga tidak semua program penananan masalah kesehatan bisa di berjalan.
Dalam penyampaian materi disampaikan oleh Paskalis Howay, SKM MKM kasubag perencanaan Provinsi Papua menyampaikan juga bahwa perlu dilakukan kolaborasi pembiayaan sesuai dengan kewenanganya sesuai dengan masing-masing tugas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu juga dihitung berapa unit cost untuk mencapai suatu outcome pencapaian target asa cita Prabowo Gibran yaitu pencapaian target program TBC, makan bergizi gratis,pemeriksaan kesehatan gratis, membangun beberapa rumah sakit baru dengan lokus program hasil terbaik cepat namun perlu juga di hitung berapa ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan saat ini kendala beberapa rumah sakit,puskesmas di Papua belum tersedia sumber daya manusia secara merata untuk itu perlu dilakukan perhitungan program yang menjangkau sumber daya manusia sehingga layanan puskesmas dan rumah sakit bisa berjalan secara optimal ( Paskalis ).
