MONITORING DAN EVALUASI PPM TERMASUK INTERVENSI TB/HIV, MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN & HCF (Health Care Facilities) DI TINGKAT PROVINSI PAPUA
Jayapura, 20 Oktober 2026 — Dinas Kesehatan Provinsi Papua melaksanakan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public-Private Mix (PPM) dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC), termasuk intervensi TBC-HIV, dengan melibatkan pemangku kepentingan dan fasilitas pelayanan kesehatan (Health Care Facilities/HCF) tingkat provinsi. Kegiatan berlangsung pada 20–24 Oktober 2026 di Hotel Fox Jayapura, Kota Jayapura.
Kegiatan ini bertujuan memantau dan mengevaluasi capaian implementasi District-based Public-Private Mix (DPPM), mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penanggulangan TBC dan TBC-HIV, serta memperkuat koordinasi dan jejaring pelayanan kesehatan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Pertemuan tersebut diikuti oleh 44 peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, instalasi farmasi, BPJS Kesehatan, Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam pembahasan capaian program TBC Provinsi Papua tahun 2026, disampaikan bahwa upaya penemuan kasus dan inisiasi pengobatan telah menunjukkan kemajuan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian bersama, terutama dalam peningkatan penemuan kasus, investigasi kontak, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), akses pengobatan antiretroviral (ARV) bagi pasien dengan koinfeksi TBC-HIV, serta peningkatan keterlibatan klinik swasta dan tempat praktik mandiri dokter.
Salah satu fokus utama pertemuan adalah penguatan implementasi PPM melalui peningkatan keterlibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dalam penemuan, diagnosis, pengobatan, pencatatan, dan pelaporan kasus TBC melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). Penguatan jejaring ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan TBC yang bermutu dan memastikan pasien memperoleh pengobatan sesuai standar hingga tuntas.
Selain itu, peserta mendapatkan sosialisasi mengenai petunjuk teknis penatalaksanaan TBC sensitif obat, pemberian TPT bagi kontak serumah atau kontak erat pasien TBC, pemeliharaan alat Tes Cepat Molekuler (TCM), serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan program. Pembahasan juga mencakup pengelolaan logistik obat TBC, perencanaan kebutuhan obat tahun 2027, pemanfaatan sistem informasi logistik, dan mekanisme rujukan pasien TBC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam sesi monitoring dan evaluasi kabupaten/kota, masing-masing daerah memaparkan capaian, praktik baik, kendala operasional, serta kebutuhan penguatan program. Tantangan yang teridentifikasi antara lain keterbatasan sumber daya manusia terlatih, belum optimalnya pelaporan melalui SITB, kendala distribusi spesimen dan logistik obat, keterbatasan sarana diagnostik, serta perlunya peningkatan koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.
Pertemuan ini juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi TBC-HIV melalui pengembangan layanan terpadu atau One-Stop Service (OSS TBC-HIV). Pelaksanaan layanan tersebut memerlukan persiapan berbasis data, pemetaan wilayah prioritas, penilaian kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan logistik yang memadai.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan dinas kesehatan kabupaten/kota akan melaksanakan monitoring secara berkala terhadap capaian indikator program TBC, memperkuat pelatihan dan pendampingan teknis bagi fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kepatuhan pencatatan dan pelaporan SITB, serta mengoptimalkan investigasi kontak dan pemberian TPT.
Selain itu, penguatan koordinasi antara pengelola program TBC dan instalasi farmasi menjadi perhatian penting untuk memastikan pembaruan data stok obat secara berkala, perencanaan kebutuhan logistik yang akurat, serta mencegah kekosongan maupun penumpukan obat. Kabupaten/kota juga didorong untuk memperkuat peran masyarakat melalui pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, BPJS Kesehatan, dan masyarakat dalam memperkuat jejaring DPPM serta meningkatkan kualitas layanan TBC-HIV di Provinsi Papua.
Sinergi lintas sektor dan kesinambungan pelaksanaan rencana tindak lanjut menjadi bagian penting dalam memperluas akses diagnosis dan pengobatan, meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien, serta mendukung pencapaian target eliminasi TBC tahun 2030. (Christanto R.Mamani)
