Dinkes Papua – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan publik, Pemerintah Provinsi Papua secara resmi meluncurkan Content Management System (CMS) dan website ramah disabilitas.
Peresmian ini dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, di Kota Jayapura pada Selasa (22/10/2024).
Peluncuran CMS dan website ramah disabilitas tersebut merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi serta pelayanan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Acara ini juga bersamaan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan media sosial bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang berlangsung hingga Rabu (23/10/2024).
Bimtek ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada para pengelola media di setiap OPD.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika atas inisiatif tersebut. “Saya mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua yang menginisiasi terselenggaranya kegiatan ini.
Ini merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan serta keterampilan baru bagi para pengelola media di lingkungan pemerintah,” ujar Ramses.
Lebih lanjut, Ramses menegaskan bahwa pengembangan website ramah disabilitas merupakan langkah signifikan dalam peningkatan pelayanan publik yang lebih inklusif.
“Hadirnya website ramah disabilitas ini merupakan langkah maju dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas,” tambahnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua turut menyambut baik inisiatif ini dengan mendelegasikan staf pengelola website dari Sub Bagian Program untuk berpartisipasi dalam Bimtek tersebut.
Diharapkan, melalui keikutsertaan ini, Dinas Kesehatan dapat memperbarui dan mentransformasikan layanan informasi yang ada, baik melalui website maupun media sosial, sehingga semakin mendukung terciptanya layanan kesehatan yang mudah diakses dan informatif bagi seluruh masyarakat.
Langkah ini diharapkan akan memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam menyediakan layanan publik yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga benar-benar inklusif, memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. (*)
