Sidang Penetapan APBD Tahun 2025 Dan Penetapan RPJPD 2025 -2045 Provinsi Papua

01.Pa Menteri Kesehatan Eliminasi Malaria Papua.mp4

03:55557.38 MB

Dinkes Papua – Jayapura : Sidang penetapan angaran pendapatan dan belanja daerah provinsi papua tahun 2025 di jayapura pada akhir mingu ke 4 bulan September lalu berlangsung di ruangan rapat dewan perwakilan rakyat papua di taman imbi jayapura papua berjalan dengan baik dan lancar dalam siding yang berlangsung dan dipimpimpin oleh ketua dewan perwakilan rakyat papua Bapak. Jhoni Banua Row,SE menyampaikan beberapa harapan arahan tentang angaran yang ditetapkan pada penutupan sidang ini diantaranya agar penyelengaraan pemerintahan bisa berjalan dan juga pembangunan ditahun 2025. Pendapatan pemerintah daerah provinsi papua dalam penetapan sidang APBD tahun 2025 sebesar Rp.2.550.998.220.866 ( Dua triliun lima ratus lima puluh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah ), sedangkan belanja daerah provinsi papua sebesar Rp. 2.714.577.244.404 ( Dua triliun tuju ratus empat belas miliar lima ratus tuju puluh tuju juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat rupiah ) serta sisa lebih pembiayaan tahun sebelumnya Rp. 195.475.551.758 ( Seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus tujuh pulu

lima juta lima ratus lima pulu satu ribu lima ratus tuju puluh delapan rupiah ) sebagai mana dalam sidang ini angaran pendapatan tersebut digunakan untuk belanja penyertaan modal, serta belanja pemerintahan provinsi papua. Ketua dewan perwakilan rakyat provinsi papua dalam arahan penutupan sidang juga menyampaikan bahwa dalam sindang ini selain menetapkan rancangan peraturan penetapan APBD tahun 2025 juga dilakukan penetapan rancangan peraturan daerah tentang penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 -2045 yang mana dalam dokumen ini telah bersinergi dengan rencana induk percepatan pembangunan papua,dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHK) serta visi-misi daerah. Dalam siding ini pelaksana harian Gubernur Papua Mayjen (Purn) TNI Ramses Limbong dalam arahanya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan sidang ini terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua :

1. Pelaksnaan angaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua ( APBD ) papua tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip money follow program prioritas artinya angaran mengiktui prioritas pembangunan daerah untuk mendukung pembiayaan prioritas pembangunan yang berfifat mandatoring spending berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,efektif,efesien,transparan dan dapat dipertangungjawabkan berkeadilan serta memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh Masyarakat papua terutama orang asli papua ( OAP )

2. Upaya-upaya sistematis dan massif untuk mengali sumber-sumber pendapatan asli daerah papua menjadi prioritas melalui identifikasi,itensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah secara berkelanjutan melalui langkah-langkah strategis

3. Konsolidasi serta koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk mendapat alokasi sumber -sumber pembiayaan dari dana bagi hasil,dana alokasi umum,dana alokasi khusus, serta dana otonomi khusus dimana sumber angaran ini berkonstribusi dalam postur angaran pemrintah daerah provinsi papua sebesar 80 % dari APBD provinsi papua.

4. Pengawasan,pemantauan yang ketat terhadap pelapora, pelaksanaan angaran transfer kedaerah yaitu angaran dau,dbh,dak,otsus, khusus angaran otonomi khusus tingkat realisasi,perencanaan,penetapan APBD tepat waktu berpengaruh terhadap pengalokasian angaran berikutnya

5. Pemerintah provinsi papua mempunyai fokus pada pemberdayaan ekonomi terhadap orang asli papua melalui hilirisasi produktifitas ekonomi ungulan daerah dibidang pertanian,perikanan,kelalutan,peternakan melalui pelatihan-pelatihan home industri serta pemasaranan,mendukung belanja produk orang asli papua,umkm papua,ketahanan pangan lokal,peningkatan pelabuhan perikanan hamadi, perlindungan,pemberdayaan ekomomi orang asli papua memperluas lapangan kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

6. Penyusunan APBD tahun 2025 dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan dengan angaran yang terbatas namun belanja yang tinggi oleh karena itu maka kebijakan umum angaran ini diprioritaskan pada efektifitas, efisiensi belanja yang berorientasi pada manfaat secara langsung bagi orang asli papua ( OAP ) untuk sektor pendidikan,kesehatan ekonomi kerakyatan serta infrastruktur dan pemenuhan standar pelayanan minimal ( SPM ).

7. Mendukung prioritas nasional dimana APBD ini dilaksanakan atas hasil koordinasi dengan pemerintah pusat melalui proses dari bawa yaitu kampung,kelurahan,distrik,kabupaten/kota provinsi dan nasional melalui forum musrembang pada masing-masing tingkatan sesuai kewenangan masing-masing.

8. Penyusunan APBD tahun 2025 secara konsisten pada implementasi pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan,kesehatan,pelayanan rumah sakit,pemanfataan potensi ungulan daerah, otorisasi pemerataan pembangunan peningkatan pemanfaatan pangan lokal, pertanian,perikanan,kelautan sehinga manfatnya dirasakan langsung oleh orang asli papua.

9. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik efektif,efisien merupakan syarat untuk mewujutkan pembangunan yang sukses ditahun 2025 untuk itu APBD diarahkan untuk mewujutkan reformasi birokrasi berfokus pada peningkatan pelayanan publik yang cepat,efisien dan transparan.

Dalam sidang penetapan APBD tahun 2025 ini juga ditetapkan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD ) tahun 2025 -2045 provinsi papua,RPJPD merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan papua 20 tahun kedepan sehinga dapat dicapai, terdapat beberapa arahan dari pelaksana harian Gubernur Papua Bapak.Mayjen (Purn) Ramses Limbong yaitu :

1. Visi -misi pembangunan provinsi papua tahun 2025 -2045 yaitu mewujutkan provinsi papua yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, agroekonomi,agro industri dan ekonomi kreatif. Pembangunan dipapua diarahkan untuk pembangunan ekonomi,pelestarian lingkungan,penguatan terhadap masyarakat adat yang kualitas hidupnya meningkat secara menyeluruh. RPJPD 2025-2045 telah didinergikan dengan RPJMN 2025 -2029,inpres percepatan pembangunan papua tentang rencana induk percepatan pembangunan papua 2021-2041,tata ruang provinsi papua 2021-2041 dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD provinsi papua, renstra,renja dan rka dinas-dinas dan badan dilingkungan pemerintah provinsi papua selama lima tahun yang dijabarkan dalam program kegiatan sub kegiatan setiap tahun.

2. Strategi jangka Panjang dalam Upaya mewujutkan daerah untuk mewujutkan visi pembangunan papua,percepatan pembangunan papua, transformasi pembangunan papua agar papua bisa maju dalam 25 tahun kedepan terdapat tiga transformasi yaitu transfromasi sosial,ekonomi dan tata Kelola.

3. Pembangunan SDM papua menjadi prioritas dalam RPJMD yang berfokus pada Pendidikan fokasi untuk mempersiapkan generasi papua menghadapi tantangan lokal,nasional dan gloabal meningkatkan kualitas kesehatan,taraf hidup merupakan keberhasilan dalam pembangunan papua sebagai wujut dari papua sehat,cerdas dan produktif.

4. Pembangunan infrastruktur konektifitas 20 tahun kedepan lebih merata mencangkup seluruh wilayah papua sampai kedaerah pedalaman yang selama ini sulit dijangkau oleh konektifitas trafsportasi darat,laut udara,teknologi informasi digital sejalan dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat asli papua yang merata menuju papua produktif.

5. Kontekstual pembangunan papua yang berfokus pada lingkungan hidup untuk itu RPJPD papua selama 20 tahun kedepan sesuai kultur budaya papua,kebutuhan dan keinginan masyarakat papua serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan sesuai dengan kontekstual papua dengan memperhatikan keaneka ragaman budaya,menjaga warisan alam sehinga menjadi kebangaan masyarakat adat,untuk itu pembangunan berbasis masyarakat lokal dampaknya ditahun 2045 nanti masyarakat asli papua tetap menjaga nilai kultur adat budaya,alam sebagai asset masyarakat adat papua.

6. Good Government reformasi birokrasi tata kelola pemerintahaan yang baik dan berkelanjutan oleh karena itu RPJPD 2025-2045 ini berisi strategi untuk memperkuat strategi birokrasi,akuntabilitas,transparasni memperkuat kepercayaan pemerintah terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat

Dalam arah sidang pemerintah provinsi papua dalam angaran pendapatan dan belanja daerah provinsi papua ( APBD ) tahun 2025 fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat papua, serta sidang penetapan RPJPD 2025-2045 ini juga berlangsung dengan baik dihadiri juga oleh unsur muspida yaitu rektor universitas cederawasih yang diwakili, kapolda papua,pangdam XVII Cenderawasih, Kajati Papua, BIN, dan Lantamal, dan Lanud serta juga dihadiri oleh seluruh angota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) periode 2019-2024 ramah tamah dan penutup. (Paskalis)