SENTANI PAPUA – Sebagaimana diberitakan AntaraNews Papua pada 21 Oktober 2023, Pemerintah Kabupaten Jayapura menyebut peran Posyandu sangat penting khususnya dalam pencegahan awal terhadap stunting atau pertumbuhan lambat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Khairul Lie, mengatakan Posyandu merupakan wadah masyarakat sehingga kehadirannya sangat penting di kampung.“Posyandu ini fungsinya buka saja untuk kesehatan tetapi semua kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan di situ,” katanya.

Menurut Khairul, Posyandu bisa menjadi tempat kumpul warga untuk musyawarah suatu masalah yang terjadi di kampung. “Contohnya rapat mengenai pembuatan sanitasi atau rumah sehat, Posyandu bisa dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul masyarakat,” ujarnya.

Khairul menjelaskan jumlah Posyandu saat ini 227 yang tersebar di 139 kampung, lima kelurahan didaerah setempat.
“Masyarakat berkumpul satu bulan sekali semua sektor bisa dibicarakan untuk mencari solusi dari permasalahan itu di Posyandu,” katanya.

Dia menambahkan orang tua laki-laki juga wajib datang ke Posyandu sehingga dapat mendengar masalah yang terjadi pada anaknya. “Jangan ibu saja yang bawa anak, tetapi peran aktif bapak juga harus ada sehingga sejak dini masalah kesehatan khususnya stunting bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.

Penulis: Yudhi Efendi

Sumber berita: https://papua.antaranews.com/berita/710781/pemkab-jayapura-sebut-peran-posyandu-penting-mencegah-stunting

JAYAPURA PAPUA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui Bidang Pelayanan Kesehatan seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) mengadakan kegiatan Pemutakhiran Data sarana prasarana dan alat kesehatan Puskesmas Kabupaten Kota di Provinsi Papua.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr.Robby Kayame,SKM,M.Kes, ini dihadiri 8 peserta Kabupaten Kota dan 18 orang dari peserta Provinsi. Pertemuan ini dilaksanakan di Jayapura selama 3 hari, mulai tanggal 11-13 Oktober 2023.

Kegiatan ini membahas tentang aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan (ASPAK) serta cara pengisian aplikasi ASPAK. Narasumber dari Kemenkes R.I diundang untuk turut memberikan paparan juga panduan selama kegiatan disertai 4 narasumber lokal.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu peserta memperoleh data sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK yang sesuai dengan kondisi Puskesmas di wilayah kerja masing-masing, serta percepatan pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan Puskemas sesuai dengan standar. Dampak dari pertemuan ini bermuara pada meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. (Emelda)

JAYAPURA PAPUA – Sebagaimana diberitakan PapuaBangkit.Com, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengunjungi RSUD Jayapura pada 11 Oktober 2023. Ia tiba di rumah sakit rujukan tertinggi di Papua itu sekitar Pkl. 11.00 WIT, disambut Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes dan jajarannya.

Pada kesempatan itu, Menkes Budi Gunadi yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Papua, Dr. Robby Kayame, SKM,M.Kes mengunjungi sejumlah unit layanan unggulan baru di faskes tertinggi di Tanah Papua itu. Mulai dari Cathlab Jantung di Gedung Jantung Terpadu, meninjau progres pembangunan gedung bunker radioterapi yang sedang berjalan, lalu berdialog dengan manajemen dan karyawan rumah sakit itu.

Kepada wartawan usai kunjungan, Menkes Budi Gunadi menegaskan, pihaknya terus mendukung upaya manajemen RSUD Jayapura untuk meningkatkan layanan bagi pasien. Apalagi ini merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Tanah Papua.

“Yang paling mahal yang akan kita kasih adalah alat radioterapi buat kanker. Sudah dapat jatahnya (tahun ini), makanya saya kejar sama beliau (direktur) karena pembangunan (gedungnya) itu mesti selesai. Itu butuh konstruksinya juga miliaran itu bunkernya. Tadi saya lihat oh sudah mulai tapi kapan selesainya? Katanya November bisa selesai supaya alat bisa masuk Desember,” tegas Menkes Budi di pelataran depan RSUD Jayapura.

Menurut Budi, adapun sejumlah jenis alat radioterapi kanker yang akan dibantu Kementerian Kesehatan untuk RSUD Jayapura untuk pengobatan pasien kanker, di antaranya Akselerator Linier (Linear Accelerator atau LINAC), Brachytherapy, dan CT Simulator.

“Dan semuanya ini harganya puluhan miliar. Mengapa alat ini masuk? Karena alat ini untuk terapi kanker. Saat ini kanker adalah pembunuh nomor tiga (di Indonesia) dan angkanya itu naik terus,” tegas Menkes Budi.

Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes berterima kasih kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang telah berkunjung ke sejumlah unit layanan unggulan, serta meluangkan waktu setengah jam berdialog dengan manajemen dan para dokter dan tenaga kesehatan.

“Terima kasih dan apresiasi juga kepada Bapak Menkes dan jajarannya yang memberikan dukungan beberapa layanan unggulan untuk pembangun fisik dan peralatan kesehatan yang canggih, terutama alat radioterapi,” ujar Aloysius.

Menurut Aloysius, pihaknya sedang tancap gas mengerjakan pembanguan gedung bunker radioterapi dan memastikan akan bisa rampung pada November 2023. Dengan demikian, paling lambat alat-alat radioterapi bantuan Kemenkes bisa masuk pada Desember 2023.

“Tak hanya alat radioterapi, kami juga sudah dijanjikan Pak Menkes untuk membantu tenaga fisikawan medis, spesialis radiologi, dan fisioterapi. Jika layanan radioterapi ini sudah jalan, pasien di seluruh Tanah Papua tak perlu lagi berobat jauh-jauh ke luar Papua. Cukup ke RSUD Jayapura saja,” tegas mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua ini.

Penulis: Gusty Masan Raya

Sumber berita: https://papuabangkit.com/2023/10/11/selamatkan-pasien-kanker-di-papua-menkes-budi-gunadi-siap-bantu-alat-radioterapi-puluhan-miliar-untuk-rsud-jayapura/

Jayapura Papua  – Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini dihadapkan pada Triple Burden, yaitu suatu keadaan dimana penyakit menular (communicable diseases) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, dilain pihak angka kesakitan dan kematian yang disebabkan PTM (non-communicable diseases) cenderung meningkat, dan sekaligus menghadapi tantangan penyakit-penyakit yang muncul kembali (re-emerging infectious diseases) atau munculnya penyakit – penyakit baru (new-emerging infectious diseases). Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian PTM, diperlukan dukungan sumber daya kesehatan sebagai pelaksana yang bekerja secara profesional. Oleh karena itu diperlukan pelatihan terhadap tenaga kesehatan, tidak hanya di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota tetapi sampai tingkat FKTP (Puskesmas). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelatihan tersebut, maka perlu dilakukan Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Terpadu PTM bagi tenaga kesehatan di FKTP

Pelaksanaan kegiatan berlangsung mulai tanggal 02 oktober sampe tanggal 7 di Gedung Aula Mambesak/ Balatkes. Kegiatan ini dibuka oleh kasubag TU Ibu Margret Yeimo, S.Th.M.Kes serta di damping oleh Kuswadi, SKM, M.Kes Ibu Rossario A,S. Kep, Ns, M. Kes. Pelatihan ini merupakan angkatan pertama yang di laksanakan di Jayapura.

Peserta pelatihan berasal dari 6 kabupaten kota yaitu, Kab. Sarmi, Kab. Waropen, Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Biak, Serta Kabupaten Mamberamo raya . Pembiayaan kegiatan bersumber dari dana APBN 2023. (Artha)

JAYAPURA PAPUA – Pengelolaan obat dan vaksin memegang  peranan yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan obat terhadap akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Pengelolaan obat dan vaksin bertujuan untuk tersedianya obat yang berkualitas baik, tersebar secara merata, jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di unit pelayanan kesehatan.

Harmonisasi dan integrasi dalam pengelolaan obat dengan penanggung jawab program menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka mendukung pencapaian target program kesehatan di Indonesia.

Untuk dapat mencapai target tersebut, perlu dilakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas di Institusi Instalasi Farmasi Pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai standar, yang dimana mengundang petugas Pusat, penanggung jawab Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten Kota, juga SDM kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, apoteker di RS, Puskesmas, dan Apotek, apoteker AoC Gema Cermat, serta organisasi profesi.

Kegiatan yang sedang berlangsung ini, dimulai pada tanggal 4 Oktober hingga selesai pada tanggal 7 Oktober 2023 dengan menggunakan metode luring dan daring. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

Hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah Instalasi Farmasi mampu baik secara institusi maupun individu dalam mengelola obat dan vaksin sehingga menjamin ketersediaan di fasilitas pelayanan kesehatan.

JAYAPURA PAPUA – Sebagaimana diberitakan oleh media PapuaBangkit.Com pada Jumat 29 September 2023, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Papua, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara resmi memperkenalkan inovasi terbaru melalui Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Response (POROS).

Kedua inovasi yang dirancang untuk memaksimalkan pemberian informasi dan menangani pengaduan peserta JKN di Tanah Papua ini resmi di-launching pada Jumat, 29 September 2023, bertempat di Poliklinik Gedung Instalasi Rawat Jalan, ditandai dengan penggguntingan pita oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes mewakili Penjabat Gubernur Papua.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Deny Jermy Eka Putra Mase, S.KM,MM mengatakan dengan di-launchingnya Loket Pemberian Informasi dan POROS merupakan langkah awal dibangunnya kolaborasi dan komitmen yang baik antara pihak BPJS dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui RSUD Jayapura guna meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien peserta JKN-KIS.

“Dengan loket ini, pasien peserta JKN-KIS bisa medapatkan informasi atau pun menyampaikan keluhan atau masalah saat mendapat pelayanan. Tujuannya ialah selain meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pasien saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit, maupun keluhan,” kata Deny.

Menurut Deny, untuk menopang jalannya pelayanan di loket informasi dan implementasi penggunaan aplikasi POROS ini, pihaknya akan menempatkan salah seorang staf. Ia akan dibantu oleh Tim Penanganan Pengaduan dan Keluhan Pasien (TP2KP) yang dibentuk khusus oleh Direktur RSUD Jayapura.

“Jadi BPJS dan tim TP2KP ini akan berkolaborasi memberikan informasi dan terima pengaduan. Setelah di RSUD Jayapura, nanti kita juga akan launching loket yang sama di rumah sakit lain di Kota Jayapura. Sejauh ini, masalah yang paling sering ditemukan di fasilitas kesehatan di Jayapura ialah masalah iur biaya dan obat. Ini jadi perhatian kami dari BPJS dan fasilitas kesehatan,” tegas Deny.

Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes mengatakan, pihaknya menyambut baik dua inovasi yang resmi hadir di RSUD Jayapura dalam meningkatkan pelayanan melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, terutama BPJS.

“Peresmian loket pelayanan BPJS Kesehatan ini adalah salah satu bentuk upaya inovasi rumah sakit dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Papua. Proses penanganan pengaduan dan pemberian informasi melalui loket ini akan dilakukan secara otomatis atau melalui proses digitalisasi sesuai dengan tingkat urgensi dan kebutuhan pasien,” kata Aloysius.

Menurut Aloysius, sebagai organisasi padat karya, padat teknologi, padat profesi, padat pengelolaan keuangan dan padat masalah, RSUD Jayapura dalam proses pelayanan kesehatan kepada masayarakat pasti selalu ada masalah. Termasuk masalah dalam pelayanan pasien JKN-KIS.

“Oleh karena itu, per 1 Juni 2023, kami sudah resmi membentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Keluhan Pasien atau TP2KP. Selama tiga bulan berjalan, RSUD Jayapura terutama unit-unit pelayanan sangat terbantu. Mereka sudah tangani ratusan pengaduan. Hari ini, tim ini kita kolaborasi dengan tim BPJS  di loket informasi ini untuk tangani pengaduan dari pasien JKN-KIS atau keluarganya,” tutur Aloysius.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes mengapresiasi hadirnya loket BPJS kesehatan digerakkan oleh tim Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) BPJS dan TP2KP yang dibentuk RSUD Jayapura.

“Ini momen yang tepat, dimana menjawab kebutuhan masyarakat peserta BPJS yang selama ini mengeluh terkait pelayanan kesehatan. Dengan loket ini, keinginan masyarakat terjawab sehingga ke depan mereka mengerti alur pelayanan serta hak dan kewajiban,” kata Robby Kayame.

Menurut Robby, hadirnya loket pelayanan BPJS ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat yang selama ini tidak mengetahui haknya setelah pemerintah daerah dimana ia tinggal sudah menjalankan program Universal Health Couverage (UHC) JKN-KIS.

“Masyakarat cukup tunjuk NIK/KTP saja sudah bisa akses layanan kesehatan JKN ini. Selain itu, juga diharapkan masyarakat mengerti alur rujukan pasien di RSUD Jayapura. Selama ini, kadang masyarakat serobot saja. Langsung dari pedalaman langsung ke RSUD Jayapura tanpa lewat prosedur-prosedur. Padahal BPJS dan Pemda punya aturan yang harus ditaati,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan seiring dengan bertambahnya jumlah peserta JKN, BPJS Kesehatan memandang perlu dilakukan transformasi terhadap mutu layanan. Salah satu wujud nyata dari upaya transformasi mutu layanan adalah dengan penyediaan Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Petugas rumah sakit yang ditunjuk akan bertugas memberikan informasi dan menangani pengaduan peserta JKN terkait pelayanan. Selanjutnya, petugas akan mencatat pada aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP),” jelas Ghufron saat peluncuran yang terpusat di RSUP Dr. Sardjito, Jumat, 29 September 2023.

Ghufron menyebut, petugas rumah sakit juga dapat bekerja sama dengan Petugas BPJS SATU! atau BPJS Siap Membantu, baik dalam bentuk pelayanan onsite maupun mobile. Hal ini dilakukan demi memastikan peserta menerima pelayanan yang terbaik. Waktu pelayanan di loket ini disesuaikan dengan jam pelayanan rawat jalan di rumah sakit.

“Keberadaan loket pelayanan informasi ini ditandai dengan adanya signage (papan petunjuk). Lokasi loket  pelayanan informasi ini diprioritaskan berada pada area di rumah sakit yang mudah terlihat dan diakses peserta, seperti di area pintu masuk atau area administrasi pelayanan JKN,” kata Ghufron.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan Portal Quick Response (POROS) yang ditempatkan di fasilitas kesehatan. Inovasi ini membawa kemudahan digital bagi peserta JKN dalam mengakses aplikasi pendukung yang disediakan BPJS Kesehatan untuk memperlancar proses pelayanan di fasilitas kesehatan.

POROS terdiri dari aplikasi Kesan dan Pesan Setelah Layanan (KESSAN), SIPP, Antrean, dan Web Skrinning yang dapat dimanfaatkan peserta untuk mendapatkan dukungan layanan yang lebih mudah dan cepat.

“POROS BPJS Kesehatan dapat diakses oleh peserta JKN yang sedang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan melalui x-banner atau poster yang tersedia di area pendaftaran maupun pelayanan,” tambah Ghufron.

Penulis: Gusty Masan Raya

Sumber berita: https://papuabangkit.com/2023/09/29/loket-informasi-bpjs-dan-poros-resmi-hadir-di-rsud-jayapura-tingkatkan-kualitas-layanan-pasien-jkn/

JAYAPURA PAPUA – Peningkatan status kesehatan dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya adalah olahraga yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan tetapi juga kebugaran jasmani masyarakat melalui kegiatan aktivitas dan latihan fisik.

Aktifitas fisik dan pembinaan  kebugaran  juga merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan penyakit khususnya penyakit penyakit degeneratif atau Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya yang saat ini cenderung menunjukkan peningkatan kasus. Selain itu tindakan pencegahan juga diperlukan dalam bentuk deteksi dini terhadap faktor risiko yang ada pada tiap individu.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui Bidang Kesehatan Masyarakat melakukan kegiatan senam kebugaran dan skrining PTM sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini PTM secara periodik guna memaksimalkan tindakan pencegahan. Pemeriksaa atau skrining faktor risiko PTM ini merupakan kolaborasi dengan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM).

Senam dan skrining dilaksanakan di lapangan apel Kantor Walikota Jayapura pada tanggal 29 September 2023 yang dimulai pada pukul 07:45 WIT. Peserta berasal dari kelompok senam masyarakat binaan Puskesmas di wilayah Kota Jayapura dengan total peserta berjumlah 210 orang yang umumnya didominasi kelompok umur lansia. Kelompok lansia ini merupakan binaan dari Puskesmas Kotaraja, Puskesmas Jayapura Utara, Puskesmas Imbi serta Puskesmas Elly Uyo.

Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai dari dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Pendanaan digunakan antara lain untuk konsumsi, transport lokal petugas, pendamping juga instruktur senam, serta sewa tenda dan kursi.

JAYAPURA PAPUA – Konsumsi rokok di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, dimulai pada usia yang semakin muda. Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok maka Pemerintah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115. KTR adalah fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain.

Dalam rangka implementasi KTR di setiap daerah, pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Secara umum kabupaten di Provinsi Papua masih menemukan masalah dalam penegakan KTR terkait belum adanya dukungan berupa Peraturan Bupati serta kendala dalam penyusunan peraturan terkait penegakan KTR di kabupaten.

Kegiatan Penguatan Implementasi Regulasi KTR di kabupaten dan kota, serta Sosialisasi Pergub Papua No.29 Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua bekerjasama dengan ADINKES PUSAT, Yayasan Abdi Sehat Indonesia (YASIN) Jayapura, dan International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) dengan tujuan mengupayakan penetapan peraturan pengendalian tembakau sebagai bentuk kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam penyusunan peraturan ditiap daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 27 September 2023 ini melalui pertemuan luring dan daring mengundang Sekretaris DPR Papua, Ketua Komisi Papua yang membidangi masalah sosial dan kesehatan, Ketua MRP, Ka Bid Dokes Polda Papua, Kepala Kesehatan Kodam XVII/Cenderawasih, Kepala Balai besar POM Jayapura, Kepala BAPPEDA Provinsi Papua, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Kepala Pengadilan Provinsi Papua, Kepala Kehakiman Provinsi Papua, Kepala Kejaksaan Provinsi Papua, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua , Kepala BPSDM Provinsi Papua, Kepala Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua, Kepala Dina Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Kepala Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Kepala Dinas Pertanian Pangan Provinsi Papua, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Papua, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Kepala SATPOL PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, Kepala Biro Organisasi Provinsi Papua, Kepala Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Direktur RSUD Jayapura, Direktur RSUD Abepura, Direktur RSJ Abepura, Kepala KKP Jayapura, Kepala Litbangkes Jayapura, Ketua Sinode Gereja Advent Papua, Ketua Sinode GKI Papua, Ketua PPNI Provinsi Papua, Ketua MUI Provinsi Papua, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Ketua IDI Provinsi Papua, Ketua IBI Provinsi Papua, Direktur POLTEKKES Jayapura, Rektor YAPIS Jayapura, Rektor Universitas Muhammadiyah Jayapura, Rektor UNCEN, Rektor USTJ, Dekan FKM UNCEN, Dekan FK UNCEN, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Sarmi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, Jaringan ADINKES se-Indonesia, Jaringan LSM Tembakau se-Indonesia, dan Jaringan KTR se-Pulau Papua.

Beberapa narasumber dalam paparan terkait KTR antara lain Direktur Penyakit Tidak Menular (PTM) Kemenkes R.I tentang RPP Pengendalian Tembakau di Indonesia, Sekda Kota Depok tentang Peningkatan PAD Kota Depok tanpa iklan rokok, Biro Hukum Prov.Papua tentang Sosialisasi Pergub No.29 Tahun 2023, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua tentang Pencegahan dan Pengendalian PTM di Papua.

Peraturan daerah tentang KTR merupakan entry point pengendalian tembakau dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya usia anak dari taktik manipulasi industry rokok. KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga, pemerintah dan non pemerintah untuk melindungi hak – hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri sendiri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dan lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan KTR.

JAYAPURA PAPUA – Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis dan interpretasi data secara sistematik dan berkelanjutan melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi sebaran informasi kepada unit penggunaan yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Penyelenggaraan surveilans dalam praktisnya harus sejalan dengan visi dan misi puskesmas, dengan menyelenggarakan  kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian luar Biasa (KLB).

Agenda yang dibawa dalam kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana agar kegiatan surveilans bisa berjalan efektif dan efisien, serta sistematis dalam tahapan pelaksanaan surveilans dan penentuan skala prioritas. Setelah mengikuti Pelatihan diharapkan petugas Puskesmas mampu memahami definisi, atribut, dan konsep dasar serta penerapan surveilans epidemiologi.

Pelatihan Surveilans Kesehatan berbasis Epidmiologi bagi Petugas Puskesmas yang dibagi menjadi 2 angkatan ini mengundang perwakilan Puskesmas dari Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Nabire dengan total 58 petugas Puskesmas.

Kegiatan yang telah berlangsung selama lima hari efektif ini dimulai pada tanggal 18-22 September 2023 di Aula Mambesak Balai Latihan Tenaga Kesehatan (Balatkes) Provinsi Papua, ditutup dengan resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

BIAK PAPUA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor merupakan salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah adat Saireri yang tentunya bukan hanya melayani masyarakat Kabupaten Biak Numfor, tetapi juga Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mamberamo Raya. Dalam perkembangannya, dr. Ricardo Mayor, M.Kes selaku Direktur RSUD mengatakan bahwa sarana-prasarana kesehatan rumah sakit terus ditingkatkan dari Tahun 2014 hingga kini telah berkembang lebih pesat kemajuannya terutama dari sarana penunjang manajemen rumah sakit.

Secara fisik, bangunan sarana prasarana rumah sakit mengalami perubahan yang signifikan dimana terdapat beberapa gedung pelayanan yang baru dibangun yakni gedung poliklinik terpadu, unit gawat darurat, gedung bedah sentral, serta beberapa ruangan pelayanan pelengkap. Selain pembangunan fisik, RSUD Biak Numfor juga melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) terintegrasi dalam keseluruhan proses manajemen pelayanan kesehatan; mulai dari diagnosa dan tindakan untuk pasien, Medical record, apotek, sampai logistik gudang farmasi yang kesemuanya menerapkan sistem komputerisasi.

Terlepas dari kelengkapan fasilitas gedung dan sistem manajemen yang baik, RSUD Biak Numfor juga mengharapkan peran serta masyarakat untuk turut menjaga fasilitas ini dengan menetapkan aturan dilarang makan pinang dan merokok bagi pengunjung karena dapat mengotori dan merusak fasilitas rumah sakit juga berpotensi sebagai sumber penyakit. Pihak keamanan disiapkan demi menjaga penegakan aturan ini, juga banner-banner bertuliskan dilarang merokok dan makan pinang disetiap sudut rumah sakit.