SENTANI PAPUA – Pengelolaan obat memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin ketersediaan obat terhadap akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Pengelolaan obat bertujuan untuk tersedianya obat yang berkualitas baik, tersebar secara merata, jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di unit pelayanan kesehatan. Dalam rangka menjamin ketersediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dilakukan dengan manajemen pengelolaan obat yang baik dan sesuai dengan standar serta didukung oleh organisasi, anggaran, sarana/prasarana dan sistem informasi yang memadai agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan obat serta menjamin mutu obat.
Instalasi farmasi pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota mempunyai peran penting dalam mendistribusikan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) sampai ke fasilitas kesehatan dasar, termasuk mendistribusikan obat-obat program. Logistik obat dan perbekalan kesehatan memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional. Obat dan perbekalan kesehatan berperan untuk mendukung pelayanan kesehatan di semua tingkat pelayanan kesehatan.
Pentingnya pengelolaan logistik diprediksi akan meningkat, khususnya di era Jaminan Kesehatan Nasional. Manajemen logistik obat dan perbekalan kesehatan yang baik akan memberikan kemudahan untuk mengelola pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dalam rangka untuk memenuhi permintaan pasien yang semakin lama semakin meningkat. Hal ini menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.
Maksud dari kegiatan ini diantaranya adalah meningkatkan kapasitas terhadap petugas pembina dan pengawas pelayanan kefarmasian di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan puskesmas dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya, dan meningkatkan pemahaman dalam penerapan Formularium Nasional pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi TA 2023 ini dilaksanakan oleh seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 2 September 2023 di Kabupaten Jayapura, dengan mengundang Kepala Seksi Kefarmasian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi sejumlah 31 orang juga Ditjen Farmalkes dan Ditjen Pengelolaan Pelayanan Kefarmasian Kemenkes R.I sebagai narasumber Pusat melengkapi narasumber Provinsi dan Lokal.
Harapan dari terselenggaranya kegiatan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan yaitu agar pelayanan kefarmasian sesuai standar tercapai di fasyankes diperlukan sistem pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian atau SIMONA untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penerapan standar pelayanan kefarmasian, baik itu pengelolaan obat dan BMHP serta pelayanan farmasi klinik, termasuk kendala dalam penerapan aktivitas pelayanan, juga pentingnya bimbingan teknis mengenai pengisian Aplikasi Simona bagi tenaga kefarmasian.
