Dinkes Provinsi Papua Perkuat Sistem Informasi Nasional dalam Pengelolaan Perbekalan Kesehatan Tahun 2026
Jayapura, Papua — Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui Seksi Kefarmasian melaksanakan Pertemuan Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional–Perbekalan Kesehatan Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman para pengelola perbekalan kesehatan dalam pencatatan, pelaporan, pengelolaan, serta pemanfaatan data kesehatan.
Kegiatan yang berlangsung pada 6–8 Agustus 2026 di Hotel Fox Jayapura tersebut menjadi forum koordinasi, pembelajaran, dan evaluasi bagi para pengelola perbekalan kesehatan dalam mendukung ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) secara efektif, efisien, tepat waktu, dan akuntabel.
Kegiatan diawali dengan Berbagai Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elman Murib, SKM., MKM. Dalam berbagai hal, disampaikan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan perbekalan kesehatan yang terintegrasi dan berbasis data.
Pertemuan tersebut diikuti sebanyak 53 peserta, yang terdiri atas peserta, panitia, dan narasumber. Peserta berasal dari Dinas Kesehatan serta pengelola Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota di wilayah Papua, antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, Keerom, Sarmi, Supiori, Waropen, dan Mamberamo Raya.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan berbagai materi terkait tata kelola perbekalan kesehatan, kebijakan dan pengendalian ketersediaan obat, serta pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan logistik kesehatan.
Materi yang dibahas meliputi Tata Kelola Perbekalan Kesehatan; Kebijakan dan Evaluasi Pengendalian Ketersediaan Obat; Sosialisasi dan Evaluasi Indikator Ketersediaan Obat melalui E-Monev; Update Kebijakan dan Evaluasi Capaian Program Token Provinsi Papua Tahun 2026; Kebijakan dan Strategi serta Situasi HIV/AIDS Tahun 2026; Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (TB); Sistem Informasi Pemantauan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian; Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan Psikotropika Nasional; serta Evaluasi Pelaporan Logistik SMILE di Papua.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring dan luring dengan menghadirkan narasumber dari tingkat pusat maupun daerah. Narasumber dari pusat, yaitu Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di antaranya Dr. Anwar Wahyudi, SE., S.Farm., Apt., MKM. dan Dini Kusumawati, S.Si., Apt., MKM.
Sementara itu, narasumber daerah dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua terdiri atas dr. Rindang Pribadi Marahaba., Bapak Silas Mabui, SKM., M.MKM., Donald Tandiose, S.Farm., Apt., Dyah IRRH, S.Farm., Apt., M.Sc., dan Riska Novianti, S.Farm. Fitriyan S Welerubun, SKM.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab, identifikasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan perbekalan kesehatan, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di masing-masing wilayah untuk dibahas dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
Penguatan sistem informasi menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan perbekalan kesehatan. Ketersediaan data yang akurat, lengkap, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian persediaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Pengelolaan data yang baik juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengantisipasi berbagai permasalahan logistik kesehatan, seperti kekosongan obat, kelebihan atau penumpukan stok, ketidak sesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan, serta ketidak efisienan dalam pemanfaatan sumber daya.
Melalui pertemuan ini, para peserta diharapkan semakin memahami kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional, meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, melakukan pemutakhiran serta validasi data secara berkala, dan memperkuat sinkronisasi data antara kabupaten/kota dan provinsi.
Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelola dalam memantau ketersediaan obat dan BMHP, mengidentifikasi berbagai permasalahan logistik kesehatan, serta memanfaatkan data sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Instalasi Farmasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu kunci untuk memastikan pengelolaan perbekalan kesehatan berjalan secara optimal. Sinergi tersebut diperlukan agar informasi mengenai kondisi dan ketersediaan perbekalan kesehatan dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut.
Pada akhir kegiatan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Beery IS Wopari.M.Kes secara resmi menutup Pertemuan Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional–Perbekalan Kesehatan Tahun 2026. Dalam arahannya, disampaikan bahwa penguatan sistem informasi dan kualitas data harus terus dilakukan secara berkelanjutan, karena data yang valid dan terintegrasi merupakan salah satu dasar penting dalam mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan di bidang kesehatan.
Penutupan kegiatan juga menjadi momentum untuk mendorong seluruh peserta agar menerapkan pengetahuan dan hasil pembelajaran yang diperoleh selama pertemuan di masing-masing wilayah kerja. Pengelola perbekalan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pemeriksaan dan pelaporan, serta melakukan pemantauan ketersediaan obat dan BMHP secara berkala.
Dengan tersedianya sistem informasi dan data perbekalan kesehatan yang berkualitas, pengelolaan obat dan BMHP di Provinsi Papua diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pertemuan Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional–Perbekalan Kesehatan Tahun 2026 menjadi bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam memperkuat tata kelola perbekalan kesehatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Papua dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. (Rahmat)
