Kolegium Farmasi dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Perkuat Sinergi Kefarmasian Guna Percepat Eliminasi TBC
JAYAPURA — Kolegium Farmasi menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi Papua dalam upaya mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari program prioritas nasional. Komitmen tersebut direalisasikan melalui pertemuan audiensi yang berlangsung di Ruang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Jumat (17/7/2026).
Audiensi yang mengacu pada Surat Nomor KM.04.01/KOLEGIUM 53/299/2026 ini bertujuan untuk memperkuat peran tenaga kefarmasian pada kegiatan promotif, preventif, kuratif, hingga pemantauan pengobatan pasien TBC di wilayah Papua.
Ketua Kolegium Farmasi, Prof. apt. Dyah Aryani Perwitasari, menyampaikan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menjaga dan mengoptimalkan kompetensi tenaga kefarmasian. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dyah menjelaskan dua acuan utama dalam perancangan kurikulum kefarmasian, yaitu Standar Kompetensi yang disusun berdasarkan awal jenjang karier (jabatan fungsional pertama), serta Standar Profesi bagi Apoteker dan Tenaga Vokasi.
"Kami juga mendorong penguatan kewenangan atributif bagi apoteker dan tenaga vokasi, seperti pengajuan uji diagnostik cepat (Point-of-Care Testing/POCT), keterlibatan dalam kegiatan vaksinasi atau imunisasi tertentu, hingga pelaksanaan program kefarmasian yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan," ujar Prof. Dyah.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Beeri I.S Wopari, M.Kes menyambut positif langkah strategis Kolegium Farmasi. Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam Pencegahan dan Pengendalian TBC di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Sinergi ini berfokus pada penguatan kompetensi kefarmasian, pemutusan rantai penularan, serta edukasi masyarakat terkait penggunaan obat TBC yang benar.
Sementara itu, Tim Pengelola Program TBC Papua memaparkan bahwa landasan hukum penanggulangan TBC di wilayah tersebut telah diperkuat melalui Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2024 dan pembentukan Tim TP2TB. Saat ini, tercatat 6.731 kasus TBC di Papua. Meski demikian, pencapaian target nasional investigasi kontak sebesar 90 persen dinilai masih menghadapi tantangan besar dan membutuhkan kerja keras bersama.
Dari sisi logistik obat, Plt. Kepala Seksi Kefarmasian Dinkes Papua, Bapk Donald Tandiose,S.Farm.Apt, mengusulkan adanya peningkatan kapasitas tenaga kefarmasian di tingkat kabupaten/kota, khususnya dalam perencanaan kebutuhan obat. Bapak Donald menjelaskan bahwa ketersediaan logistik obat TBC dari pusat secara umum tidak bermasalah, di mana tantangan utama lebih terletak pada optimalisasi pemeliharaan alur penelusuran (tracing) Tes Cepat Molekuler (TCM).
Selain TBC, Bapak Donald juga menggaris bawahi sejumlah hambatan logistik lainnya di wilayah Papua, seperti ketersediaan ARV Anak yang terkendala perencanaan pusat, kekosongan RDT ARV (1, 2, 3), serta penurunan ketersediaan obat Multi-Drug (MD) Kusta untuk dewasa dan anak di tengah lonjakan kasus yang signifikan.
Audiensi tersebut diakhiri dengan pernyataan penutup dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang menegaskan dua poin kunci tindak lanjut yaitu: peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian serta penambahan dan pemenuhan jumlah SDM kesehatan guna memperkuat layanan kesehatan di seluruh wilayah Papua (Rahmat)
