JAYAPURA PAPUA – Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia serta sejahtera tentunya didukung tidak hanya dengan keberadaan alkes dan farmasi yang memadai, tetapi juga SDM yang mumpuni sehingga, melalui Informasi Kesehatan yang merupakan jiwa pembangunan kesehatan, didukung oleh beberapa sub sistem, salah satu diantaranya sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).
Berdasarkan hal tersebut, maka perencanaan kebutuhan SDMK sebagai tahap awal dalam proses manajemen SDMK memegang peran penting dalam tata kelola SDM Kesehatan secara komprehensif, Hal tersebut sangat perlu didukung dengan data dan informasi SDM Kesehatan yang lengkap, valid dan tepat waktu. Untuk meningkatkan kualitas data dan informasi serta integrasi Informasi tersebut dikembangkan Sistem Informasi SDM Kesehatan dalam persiapan penyusunan, proses penyusunan, serta pemanfaatan SDM dengan baik pada Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Tenaga Kesehatan.
Kegiatan Workshop Perencanaan Kebutuhan SDMK dilaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan yang kegiatannya diawali dengan paparan dari para narasumber yang dilanjutkan dengan diskusi, dan diakhiri dengan kesimpulan serta pernyataan komitmen bersama. Narasumber pada kegiatan ini adalah Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Badan Kepegawaian Daerah/ Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKD/BKPSDM) Provinsi Papua, dan Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 September 2023 di Jayapura ini mengundang perwakilan Dinas Kesehatan dari 29 Kabupaten dan Kota, RSUD, serta RS Swasta juga RS TNI/Polri.
Hasil yang diharapkan pada kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen deskripsi PPSDM Kesehatan Provinsi (Daerah) yang menggambarkan situasi dan kondisi Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK terkini di jajaran kesehatan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang berfungsi sebagai media komunikasi pentingnya perencanaan kebutuhan SDMK (kebijakan, SOP, dan lainnya), serta sebagai media dalam rangka mendapatkan komitmen dan dukungan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDMK di setiap tingkatan administrasi pemerintahan.
