Dinkes Papua – Jayapura, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua menggelar kegiatan Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dalam rangka membantu Institusi Pemerintah dengan Standar Pelayanan Publik yang Baik dalam menentukan pencapaian tujuan-tujuan Suistainable Development Goals (SDGs) Nasional pada Provinsi Papua, pada Selasa (7/5/2024).
SDGs Nasional bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua, Bapak Yohanes B.J. Rusmanta dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Papua sampai penilaian tahun 2023 masih sebagai Provinsi Terendah dalam Pencapaian Pelayanan Publik terstandar dan bahkan lebih rendah dari Provinsi Papua Barat. Provinsi yang masuk dalam penilaian masih 2 provinsi saja yaitu Papua dan Papua Barat.
Dalam pemaparan materi disampaikan data breakdown per Kabupaten / Kota dengan diberikan tanda kuning berarti hasil capaian sedang dan warna hijau berarti hasil capaian tinggi. Dari data tersebut Kabupaten Jayawijaya masuk dalam kategori hijau untuk tahun 2023.
Diharapkan dengan adanya sosialisasi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini Pemerintah Provinsi Papua dapat meningkatkan Pencapaian Pelayanan Publik terstandar pada tahun-tahun berikutnya, Kabupaten/Kota di Papua Standar Pelayanan Publiknya masih sangat Rendah jika di bandingkan dengan papua barat untuk itu dengan pertemuan ini bisa memacu kita untuk dapat meningkatkan standar pelayanan public ditempat kerja kita masing-masing dengan baik. ( Ema )
