Dinkes Papua – Pelaksanaan harian (Plh) Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur mendorong penguatan kapasitas Reformasi Birokrasi (RB) secara berkelanjutan, sekaligus sebagai persiapan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023 yang akan dilakukan oleh KEMENPANRB RI pada Oktober 2023.
Oleh sebab itu, dilakukannya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi OPD dilingkungan pemerintah provinsi Papua dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Papua, berlangsung, Selasa (13/9/2023) di Kota Jayapura.
“Ini menjadi bagian dari bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan secara utuh, jadi tata kelola pemerintahan itu penting untuk diketahui dan setiap waktu kita evaluasi disesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional, termasuk regulasi-regulasi yang berubah,” kata Derek Hagemur.
Selain itu, kata Sekda bahwa pembinaan tersebut guna memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sehingga terbangunnya birokrasi yang efektif, efesien, akuntabel dan tentu birokrasi yang melayani.
“Itu lah kemudian menjadi pedoman yang kita pegang dan karena itu setiap aparat pemerintah harus diberikan pemahaman, pembinaan bila perlu ada pelatihannya, supaya kita semua memahami tugas yang baik bagaimana melayani masyarakat sebaik-baiknya,” harapnya.
Sementara Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Andi Rahadian mengungkapkan pendampingan perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasi. Pasalnya, beberapa wilayah di bagian timur Indonesia, termasuk Papua masih memiliki ketertinggalan capaian reformasi birokrasi.
“Kami berharap supaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua ini bisa mengejar ketertinggalan, sehingga semakin baik dan tentunya tahun 2023 ini mulai memberikan peluang dengan meluncurkan program Reformasi Birokrasi Tematik untuk percepatan, menaikan indeks reformasi birokrasi. Apalagi setiap tahun dilakukan evaluasi dan penilaian dengan menyusun laporan evaluasi yang diserahkan kepada pimpinan daerah, apa yang menjadi catatan untuk ditingkatkan,” ujarnya.
Ditambahkan, Ketua Panitia Ester Burako mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk harmonisasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, baik metode dan mekanisme laporan serta evaluasi reformasi birokrasi tematik tahun 2023.
“Selain itu untuk mencermati dan mendalami perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di provinsi dan kabupaten/kota se-provinsi Papua tahun 2023. Serta untuk mempersiapkan OPD dilingkungan provinsi Papua dan kabupaten/kota se-provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 oleh pemerintah melalui KEMENPANRB RI,” tuturnya.
“Ada empat fokus RB Tematik yang ditetapkan saat ini yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas presiden seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi,” tandasnya.
Artikel ini telah terpublikasi pada : https://www.rri.co.id/jayapura/daerah/355962/pemerintah-dorong-penguatan-kapasitas-dan-evaluasi-reformasi-birokrasi-tematik-2023
