Dinkes Papua – Biak, Marten Robaha,SKM Kepala tata usaha Unit Pelaksana Teknis AIDS,TBC Malaria dalam laporan kegiatan Workshop Pelatihan Terpadu Malaria dengan kesehatan Ibu bagi bidan dan penangungjawab program malaria bulan April di kabupaten biak numfor provinsi papua kemarin menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030. Pada tahun 2021, sebanyak 347 dari total 541 Kabupaten/Kota Indonesia telah mencapai status bebas malaria, dengan hanya 26 Kabupaten/Kota yang termasuk kedalam status endemisutas tinggi.
Jumlah Kasus malaria di Indinesia pada tahun 2021 mencapai 304.607 kasus dengan annual parasite incidence (API) sebesar 1,12 per 1.000 penduduk. Dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 80% kasus malaria dilaporkan dari Provinsi Papua. Oleh Karena itu, percepatan eliminasi malaria diperlukan di Provinsi Papua.
Salah satu pilar starategi eliminasi malaria oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah memastikan akses universal pelayanan terkait malaria, termasuk didalamnya kegiatan pencegahan, diagnosis dan terapi kasus malaria.
Sesuai dengan tujuan tersebut, maka diperlukan perluasan cakupan program pengendalian malaria, salah satunya swasta (Public-Private Partnership) dalam program malaria. Public-Private Mix (PPM) adalah suatu strategi insiatif yang bertujuan untuk merangkul fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah dan swasta dalam program eliminasi malaria, baik dalam Upaya manajemen kasus maupun Upaya pengendalian transmisi malaria.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta merupakan fasilitas yang mudah dijangkau oleh Masyarakat, antara lain Apotek Swasta, Balai Pengobatan, Klinik Perusahaan, Rumah sakit swasta dan Klinik Swasta. Berdasarkan pelaporan di SISMAL masih terdapat adanya Underreporting kasus malaria dan juga ditemukannya pengobatan malaria tidak terstandar yang dilaporkan oleh Sebagian fasilitas pelayanan Kesehatan swasta.
Selain itu adanya praktik pembelian obat antimalaria (OAM) secara bebas diapotik tanpa adanya konfirmasi diagnosis (presumptive treatment) juga dapat berpengaruh pada kwalitas pengobatan standar malaria yang diterima oleh pasien.
Adanya jejaring pemerintah-swasta dalam tatalaksana kasus dan pencegahan transmisi malaria merupakan salah satu aspek yang diutamakan dalam strategi nasional pengendalian malaria, termasuk dalam pelaporan kasus melalui SISMAL.
Dalam rangka mencapai target Indonesia Bebas Malaria Tahun 2030, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan upaya percepatan yang dilakukan secara bertahap, yaitu menurunkan kasus secepatnya di wilayah dengan kasus tertinggi di Tanah Papua. Upaya percepatan ini dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang sudah ada dengan melakukan intensifikasi dan perluasan kegiatan melalui strategi TOKEN Malaria (Temukan, Obati, KENdalikan vektor).
Ibu hamil dan balita merupakan kelompok yang paling berisiko terhadap malaria dimana malaria dapat meyebabkan anemia, berat badan lahir rendah, perdarahan, abortus bahkan kematian apabila penderitanya tidak tertangani dengan baik. WHO memperkirakan terdapat 15-20% ibu hamil mengalami komplikasi selama masa kehamilan,persalinan dan nifas yang dapat berujung pada kematian maternal dan neonatal. Di Indonesia, setiap tahunnya terdapat 40 kematian balita per 1000 kelahiran hidup dimana 80% dari kematian tersebut terjadi pada anak usia di bawah 1 tahun yang sebagian besar disebabkan oleh penyakit menular. Di beberapa daerah terpencil, angka kematian bayi 32 per 1000 kelahiran hidup per tahunnya (SDKI 2012).
Salah satu upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan balita dari bahaya malaria maka dilakukan kegiatan terpadu program yang bertujuan mencegah kasus malaria pada kelompok berisiko tersebut. Strategi pencegahan kasus ini melalui skrining malaria dan pendistribusian kelambu berinsektisida (Long Lasting Insecticide Nets/LLINS) bagi ibu hamil dan balita yang bertujuan untuk mencegah kontak nyamuk penular malaria.
Kegiatan keterpaduan pengendalian malaria , kesehatan ibu hamil, anak dan imunisasi dilakukan melalui skrining malaria pada ibu hamil dan pemberian kelambu pada ibu hamil saat kegiatan Ante Natal serta pemeriksaan darah malaria pada anak demam yang tinggal atau mempunyai riwayat bepergian di daerah endemis. Diharapkan kegiatan ini selain meningkatkan penemuan kasus malaria juga meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sekaligus memberikan pencegahan terhadap penularan penyakit malaria pada ibu hamil dan balita.
Pertemuan ini dimaksud untuk mengkoordinasikan masing-masing program terkait untuk melaksanakan pelayanan terpadu khususnya bagi kabupaten/kota yang kasus malarianya masih sangat tinggi dihadiri oleh peserta dari 8 kabupaten dan satu kota . (Marten )
