Dinkes Provinsi Papua Gelar Pertemuan Persiapan EDAT di Supiori

Supiori – Dinas Kesehatan Provinsi Papua secara resmi menyelenggarakan Pertemuan Persiapan Early Detection and Access to Treatment (EDAT) atau kegiatan TOKEN (Temukan, Obati, Kendalikan) tingkat kabupaten yang berlangsung pada tanggal 15-16 April 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, Bapak Richard M Warikar, SKM. M.AP dan dihadiri oleh Kepala Seksi Program Malaria Provinsi Papua, Bapak Silas Mabui, SKM., M.Kes.

Pertemuan ini menjadi langkah krusial mengingat Kabupaten Supiori saat ini masih dikategorikan sebagai daerah endemis tinggi I di Provinsi Papua. Langkah percepatan ini sejalan dengan komitmen global dan nasional untuk mencapai eliminasi malaria selambat-lambatnya pada tahun 2030.

Komitmen Lintas Sektor

Dalam kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan menandatangani kesepakatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang memuat poin-poin strategis, antara lain:

• Penyelidikan Epidemiologi (PE): Mewajibkan setiap kasus positif malaria dilakukan PE 1-2-5 dan dilaporkan secara disiplin melalui sistem SISMAL
• Pemeriksaan Darah Massal (MBS): Pelaksanaan MBS akan menyasar seluruh populasi di daerah lokus minimal dua kali dengan interval satu bulan
• Pengendalian Vektor: Melakukan pemetaan habitat perindukan nyamuk serta pendistribusian kelambu atau larvasiding sesuai kondisi wilayah

Penguatan Peran Puskesmas

Kepala Seksi Program Malaria Provinsi Papua menekankan pentingnya peran Kepala Puskesmas sebagai komando pelaksana di wilayah kerja masing-masing. Puskesmas diharapkan mampu menjamin ketersediaan logistik dan memastikan seluruh kasus diobati sesuai standar.

"Dinas Kesehatan akan memastikan ketersediaan logistic selama pelaksanaan TOKEN/EDAT berlangsung," Berdasarkan dokumen komitmen tersebut.

Data dan Sasaran

Kegiatan yang berpusat di Sorendiweri ini diikuti oleh 18 peserta, termasuk perwakilan dari Puskesmas Korido, Sowek, Yenggarbun, Sabar Miokre, dan Sorendiweri. Berdasarkan data SISMAL per Maret 2026, upaya ini mendesak dilakukan karena angka kasus di Papua masih menunjukkan tren yang perlu diintervensi secara agresif.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan para kader malaria desa dan tenaga kesehatan memiliki kesiapan operasional yang matang, mulai dari alur permintaan logistik hingga teknis pencatatan pelaporan yang akurat. (Arif)