Guna Peningkatan Koordinasi, Kelancaran Distribusi Obat dan Optimalisasi Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi di Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Menggelar Rapat koordinasi.
Jayapura - Kekosongan obat di rumah sakit Provinsi Papua, khususnya untuk pasien BPJS, sering disebabkan oleh berbagai masalah, yaitu perencanaan, kendala distributor, terbatasnya anggaran, serta sistem manajemen stok yang kurang akurat. Fenomena ini berdampak pada terhambatnya pelayanan, menurunkan kepuasan pasien, dan terkadang mengharuskan pasien menebus obat di luar dengan biaya sendiri.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui surat Kepala Dinas Nomor : 000.105/0676/2026 tanggal 29 Januari 2026 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pedagang Besar Farmasi mengundang seluruh pimpinan distributor obat ( PBF) di wilayah Provinsi Papua terlebih khusus di Kota Jayapura dan Kab Jayapura.
Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Papua tersebut diikuti oleh 23 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang SDK, Kasie Kefarmasian, Kasie Alkes serta 18 Pimpinan PBF.
dalam sambutanya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua ingin mendengar langsung permasalahan dari pimpinan PBF terkait pengadaan obat di Rumah Sakit yang ada di Provinsi Papua, selain itu Dinas Kesehatan selaku Pembina sarana Distribusi Obat di Provinsi Papua dapat mengetahui akar masalah kekosongan obat di Rumah Sakit dari sudut pandang distributor dan Mencari Solusi dan rekomendasi atas permasalahan kekosongan obat. (Rahmat)
