Pemerintah Papua Bersinergi dengan Jakarta dalam Perumusan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029

oleh -708 Dilihat
oleh

Dinkes Papua – Jakarta: Pada pertemuan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) yang berlangsung dari tanggal 29 hingga 31 Januari 2024, terjadi serangkaian sambutan dari pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Jenderal Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D, dan staf ahli Menteri Ekonomi Bidang Kementerian Kesehatan Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H, M.Pharm, MM.Apt. Dalam sambutannya, mereka menekankan beberapa aspek penting yang akan diakomodir dalam RIBK.

Menurut Kunta Wibawa Dasa Nugraha, RIBK bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, aksesibel, dan responsif kepada masyarakat. Dalam konteks ini, enam pilar transformasi kesehatan menjadi acuan utama dalam penyusunan RIBK, termasuk transformasi layanan primer, layanan rujukan, system ketahanan kesehatan, system pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

RIBK, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, menjadi instrumen penting dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Papua. Dengan akhirnya RPJMD di Provinsi Papua pada tahun 2023, tahun 2024 ditetapkan sebagai tahun transisi pemerintahan, dan RIBK dianggap sebagai dokumen acuan esensial.

Sesuai dengan amanat undang-undang, RIBK disusun dengan tujuan memastikan sinkronisasi target dan perencanaan antara pusat dan daerah. Hal ini melibatkan pembagian tanggung jawab dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyelaraskan pembangunan kesehatan secara efisien dan efektif.

Hasil dari RIBK mencakup visi, kondisi terkini, tantangan jangka menengah dan panjang, strategi, serta implementasi dalam bidang kesehatan. Dokumen ini juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementerian, lembaga, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pertemuan RIBK diikuti oleh berbagai instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas), Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes), serta Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Kolaborasi lintas instansi ini mencerminkan komitmen penuh pemerintah dalam memastikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama pembangunan.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua diwakili oleh dr.Aaron Rumainum,M.Kes Sekretaris Dinas Kesehatan.(*)

No More Posts Available.

No more pages to load.