DINKES Provinsi Papua – Workshop Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dinkes Disaster and Contgency Plan) hasil kolaborasi UNICEF dan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Pusat Kebijakan Management Kesehatan FK-KMK UGM telah terlaksana selama lima hari tepatnya pada tanggal 9-13 Januari 2023 dengan mengundang Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Subbag Program, Sub Klaster Yankes, Sub Klaster P2P, Penanggung Jawab Krisis Kesehatan, Sub Klaster Kesehatan Reproduksi/KIA, Sub Klaster Kesehatan Jiwa, Sub Klaster Kesehatan Lingkungan, Sub Klaster Kesehatan Gizi dan Farmasi dari lingkup instansi Dinas Kesehatan Provinsi Papua juga dari lingkup eksternal dinkes yakni KKP Kelas 2 Jayapura, Badan Litbangkes Papua, BPBD, dan Bappeda.
Provinsi Papua menjadi salah satu dari tiga provinsi selain Papua Barat dan Maluku yang menjadi fokus workshop ini bukannya tanpa alasan. Wilayah Papua secara geografis merupakan daerah rawan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami. Begitu juga dengan kejadian pandemic COVID-19 juga menjadi pembelajaran bagi semua daerah untuk waspada terhadap bencana non alam. Tentunya hampir semua bencana yang terjadi berdampak pada krisis kesehatan.
Peran Dinas Kesehatan sebagai leading sektor di bidang kesehatan penting mempersiapkan kapasitas dalam menghadapi bencana dan harus menyiapkan dokumen rencana penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan pada UU 36 Tahun 2009 pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Amanat tersebut ditekankan lagi melalui Permenkes 75 tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan yang menyatakan Dinas Kesehatan berperan sebagai koordinator operasi Klaster Kesehatan.
Kegiatan ini penting sebagai upaya peningkatan kapasitas dan sistem manajemen penanggulangan bencana di Papua, serta mendukung program Kementerian Kesehatan dalam mendukung kebijakan ketahanan kesehatan atau pilar ketiga dalam transformasi sistem kesehatan.
